Keadaan Ekonomi Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945—1959)
Kondisi ekonomi pada
akhir kedudukan Jepang dan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat kacau.
Inflansi yang sangat parah menimpa negara Republik Indonesia yang baru berusia
beberapa bulan. Inflansi terjadi karena mata uang penduduk Jepang beredar
secara tak terkendali. Pada saat itu Indonesia belum memiliki mata uang
sendiri sebagai mata uang pengganti. Kas negara kosong, kondisi perekonomian
yang cukup buruk di dukung oleh keadaan pajak dan bea masuk lainya sangat
kecil. Sebaliknya pengeluaran negara semangkin bertambah. Menghadapi situasi
demekian pemerintah mengambil kebijaksanaan-kebijakasaaan tertentu dengan
menyatakan bahwa beberapa mata uang masih tetap berlaku sebagai pembayaran yang
sah di wilayah Republik Indonesia. Mata uang itu adalah mata uang De Javasche
Bank, mata uang Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang. Inflansi
menimbulkan penderitaan hidup yang cukup berat bagi bangsa Indonesia, terutama
dikalangan petani.
Hal ini disebabkan pada
zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan
mata uang Jepang. Disamping itu, keadaan ekonomi Indonesia semangkin memburuk
setelah terjadi blokade-blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Blokade itu menutupi
pintu perdagangan Republik Indonesia. Tindakan blokade ini di lakukan sejak
bulan November 1945. Akibatnya barang-barang milik pemerintah Republik
Indonesia tidak dapat di ekspor. Alasan Belanda melakukan blokade sebagai
berikut :
1. Mencegah masuknya
senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
2. Mencegahnya keluar
hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainya.
3. Melindungi bangsa
indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuataan-perbuataan yang di lakukan oleh
bukan bangsa Indonesia.
Tujuan blokade-blokade
ini untuk menjatuhkan Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi. Perekonomian
bangsa Indonesia pun memburuk. Bangsa Indonesia juga kekurangan bahan-bahan
inpor yang sangat dibutuhkan. Disamping itu, inflasi tidak dapat dikendalikan.
Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan
pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946.
Pemerintah merancangkan untuk melakukan usaha menembus blokade ekonomi pemerintah
republik Indonesia berusaha untuk menembus blokade ekonomi musuh dengan cara,
sebagai berikut.
1. Diplomasi Beras ke
India
Pemerintah Republik
Indonesia bersedia membantu India yang sedang ditimpa kelaparan dengan mengirim
500.000 ton beras. Segagai imbalanya, pemerintah india menjanjikan mengirimkan
bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Usaha pemerintah
dalam bidang politik ini ternyata berhasil dengan baik. India menjadi Negara
Asia yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatik
diforum-forum internasional.
2. Mengadakan Hubungan
Dagang Langsung ke Luar
Negeri
Pemerintah mengadakan
hubungan dagang langsung dengan pihak luar negeri. Usaha itu dirintis oleh
Banking and Tranding Coperation (BTC). BTC berhasil mengadakan kontak dengan
pengusaha swasta Amerika Serikat (Isbrantsen Inc). dalam transaksi pertama,
Amrika Serikat bersedia memberi barang-barang ekspor seperti gula, the,
karet dan lain-lain.
Kapal yang pertama kali
masuk ke wilayah Indonesia menuju pelabuhan Cirebon bernama Martin Behrman yang
mengangkut barang-barang ekspor Indonesia. Tetapi kapal itu dicegat oleh
angkatan laut Belanda dan diarak ke pelabuhan Tanjung Periuk. Barang-barang
muatannya disita dan pemerintah Indonesia berusaha untuk menembusnya melalui
Sumatera. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat.
Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonsia
dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Sejak tahun
1947, meskipun Indonesia telah merdeka tetapi
Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk.
Upaya
untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan
jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat. Faktor yang menyebabkan keadaan
ekonomi tersendat adalah sebagai berikut.
1.
Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa
Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan
dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah
dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
2.
Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu
pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu
berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
3.
Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan
dirancang oleh Belanda.
4.
Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki
tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
5.
Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran
pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
6.
Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah
direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
Kehidupan
ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan
yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi
ekonomi sebagai berikut.
1.
Gunting Syafruddin
Kebijakan
ini adalah pemotongan nilai uang (sanering). Tujuannya untuk menanggulangi
defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar. Dengan kebijakan ini dapat
mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari
pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
2.
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem
ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengubah
struktur ekonomi yang berat sebelah. Program ini bertujuan untuk mengubah
struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan
ekonomi Indonesia). Programnya menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa
Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi
kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing
dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara
bertahap akan berkembang menjadi maju.
3.
Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring
meningkatnya rasa nasionalisme maka pemerintah Indonesia melakukan
nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat
peraturan bahwa mengenai pemberian kredi harus dikonsultasikan pada pemerintah
Belanda. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya
ekspor, serta melakukan penghematan secara praktis.
4.
Sistem Ekonoi Ali-Baba
Ali
digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai
pengusaha non pribumi khususnya Cina. Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi
diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada
tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
5. Persaingan Finansial
Ekonomi (Finek)
Pada
tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang
berisi Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan. Banyak pengusaha Belanda yang
menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih
perusahaan Belanda tersebut.
0 komentar